PPKN KELAS 9

Dinamika Perwujudan Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa Bagian 2

Dinamika Nilai-Nilai Pancasila Sesuai dengan Perkembangan Zaman

Sebagai sebuah ideologi, Pancasila tidak bersifat tertutup (statis) terhadap berbagai perubahan atau pemikiran-pemikiran baru. Pancasila bersifat terbuka (dinamis) yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, baik zaman atau pemikiran. Dengan kata lain, Pancasila mempunyai keluwesan yang memungkinkan menerima perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tanpa menghilangkan hakikat (jati diri) yang terkandung di dalam nilai-nilai dasarnya.

Daftar Isi

1. Hakikat Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
2. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi Terbuka
3. Pancasila sebagai Dasar Negara bagi Bangsa Indonesia
4. Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia
5. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

1. Hakikat Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang bersifat terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa pengubahan nilai dasarnya.

Adapun ciri-ciri ideologi terbuka sebagai berikut.

a. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat (falsafah). Jadi, bukan keyakinan ideologis sekelompok orang melainkan kesepakatan masyarakat.

b. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri, ia adalah milik seluruh rakyat, dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka.

c. Isinya tidak langsung operasional sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan kembali mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka.

d. Tidak pernah memaksa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu.

e. Menghargai pluralitas sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama.

Adanya ideologi terbuka tentu terdapat ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak yang nilai-nilainya ditentukan oleh negara atau kelompok masyarakat dan.nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat instan. Adapun ciri-ciri ideologi tertutup sebagai berikut.

a. Cita-cita sebuah kelompok bukan cita-cita yang hidup di masyarakat.

b. Dipaksakan kepada masyarakat.

c. Bersifat totaliter menguasai semua bidang kehidupan masyarakat.

d. Tidak ada keanekaragaman baik pandangan maupun budaya.

e. Rakyat dituntut memiliki kesetiaan total pada ideologi tersebut.

f. Isi ideologi mutlak, konkret, nyata, keras, dan total.

Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka, hal ini dibuktikan dan adanya sifat sifat yang melekat pada Pancasila sendiri maupun kekuatan yang terkandung di dalamnya. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dan acuan bangsa Indonesia dalam menjalankan aktivitas di segala bidang sehingga sifatnya harus terbuka, luwes, dan fleksibel tidak tertutup dan kaku melainkan harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai-nilai dasarnya Pancasia memberikan orientasi ke depan dan selalu menyadan situasi kehidupan yang sedang dihadapi dan akan dihadapi di era keterbukaan atau globalisasi dalam segala bidang kehidupan.

2. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi Terbuka

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat reformatif. dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka, secara struktural Pancasila memiliki tiga dimensí sebagai berikut.

a. Dimensi idealis

Merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

b. Dimensi normatif

Merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem normatif, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV memiliki kedudukan tinggi karena memuat Pancasila.

c. Dimensi realitas

Merupakan suatu ideologi sehingga harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal dan normatif, Pancasila juga harus mampu dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Menurut Moerdiono, terdapat tiga tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai tersebut sebagai berikut.

a. Nilai dasar

Nilai dasar adalah nilai yang bersifat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip, ,yang bersifat abstrak, bersifat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup citacita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh warga masyarakat.

b. Nilai instrumental

Nilai instrumental adalah nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun, nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya.

Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.

c. Nilai praksis

Nilai praksis adalah nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilal-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warga negara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas.

Faktor-faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila sebagai berikut.

a. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.

b. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku dikarenakan cenderung meredupkan perkembangan dirinya.

c. Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau.

d. Tekad untuk memperkukuh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

3. Pancasila sebagai Dasar Negara bagi Bangsa Indonesia 

Setiap negara merdeka dapat menentukan sendiri bentuk dasar negaranya sesuai ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Dasar negara yang berdasarkan ideologi bangsa akan memiliki daya perekat yang kuat dan dijadikan landasan atau fondasi bagi bangsa dan negara yang bersangkutan. Negara-negara yang mengagungkan kebebasan individu akan menggunakan ideologi liberal sebagai dasar negaranya. Begitu pula negara yang tidak mengenal perbedaan kelas sosial sehingga semua dianggap sama, dengan paham sama rata sama rasa sehingga dasar negaranya akan menggunakan ideologi komunis. Bagi Indonesia, dasar negara yang tepat adalah Pancasila.

Dasar negara bangsa Indonesia adalah Pancasila yang berkedudukan sebagai norma objektit dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum (Tap MPRS No. XX/ MPRS/1966, jo. Tap. MPR No. V/MPR/1973, jo. Tap. MPR No. IX/MPR/1978). Penegasan kembali, tercantum dalam Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998.

Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia karena hal-hal berikut.

a. Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik yang dialami oleh bangsa Indonesia, ditinjau dari keanekaragaman agama, suku bangsa, adat budaya, ras, golongan, dan sebagainya. Sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Sementara itu, sila ketiga "Persatuan Indonesia", mengikat keanekaragaman tersebut dalam suatu kesatuan bangsa dengan tetap menghormati sifat masing-masing seperti apa adanya.

b. Pancasila memberikan jaminan terealisasinya kehidupan yang pluralistik dengan menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan secara berkeadilan, disesuaikan dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan oleh sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

c. Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sila ketiga "Persatuan Indonesia" memberikan jaminan bersatunya bangsa Indonesia.

d. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini dijamin oleh sila keempat Pancasila yakni "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

e. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" merupakan acuan dalam mencapai tujuan tersebut.

Setiap bangsa yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas arah tujuan yang ingin dicapai memerlukan pandangan hidup (filsafat hidup). Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapi dan menentukan arah serta cara memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang. ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya, maupun persoalan-persoalan besar manusia dalam pergaulan masyarakat bangsabangsa di dunia. Pandangan hidup yang jelas menyebabkan suatu bangsa memiliki pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju.

4. Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia

Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kukuh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas ke mana arah tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan baik dari dalam maupun dari luar. Sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara RI oleh para pendiri negara. Untuk itu, Pancasila mempunyai fungsi dan tujuan yang mengatur sendi-sendi kehidupan bangsa, Pancasila, sebagai dasar negara memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsifungsi Pancasila sebagai berikut.

a. Pandangan hidup bangsa Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, sikap hidup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Panca sila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia, memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah kepada bangsa Indonesia di dalam dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia

Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia lahir bersamaan dengan Indonesia, yaitu sejak zaman dahulu. Menurut Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo, Pancasila telah ada sejak adanya bangsa Indonesia karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

c. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia

Artinya, Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan motivasi dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk mencapai tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara agar dapat berdiri dengan kukuh. Selain itu, Pancasila sabagai identitas diri bangsa akan terus melekat pada jiwa bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya digali dari masa lampau atau dijadikan kepribadian bangsa waktu itu, tetapi juga disepakati sebagai kepribadian bangsa sepanjang masa.

d. Perjanjian luhur

Artinya Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

e. Sumber dari segala sumber tertib hukum

Bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikonkretisasikan atau dijabarkan dari UUD 1945 serta hukum positif lainnya.

f. Cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia

Tujuan bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual yang berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini adalah masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, dan tenteram.

5. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Berikut nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

a. Nilai ketuhanan dan ketakwaan

Sila pertama Pancasila mengandung nilai ketuhanan dan ketakwaan. Nilai ketuhanan mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ketakwaan adalah suatu sikap berserah diri secara ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersedia tunduk dan mematuhi segala perintah-Nya serta menjauhi segala laranganNya. Berdasarkan kedua nilai tersebut, bangsa Indonesia adalah bangsa religius, bukan bangsa yang tidak memiliki agama atau ateis. Pengakuan adanya Tuhan diwujudkan dalam perbuatan untuk taat dalam setiap perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan ajaran atau tuntunan agama yang dianut. Nilai ketuhanan memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak diskriminatif antarumat beragama. Contoh nilai ketuhanan dan ketaqwaan sebagai berikut.

1) Hidup rukun dan damai antarumat beragama.

2) Tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain.

3) Memberikan kebebasan dan kesempatan dalam beribadah sesuai agamanya.

4) Tidak membedakan agama atau kepercayaan dalam bergaul. 

5) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Nilai kemanusiaan, keberadaban, dan kesetaraan

Sila kedua Pancasila secara jelas mengandung nilai kemanusiaan, keberadaban, kesetaraan, dan keselarasan. Nilai kemanusiaan mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Nilai keberadaban adalah keadaan yang menggambarkan setiap komponen dalam kehidupan bersama berpegang teguh pada peradaban yang mencerminkan nilai luhur budaya bangsa. Beradab menurut bangsa Indonesia adalah apabila nilai yang terkandung dalam Pancasila direalisasikan sebagai acuan pola pikir dan pola tindak.

Nilai kesetaraan adalah suatu keadaan yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan gender, suku, ras, golongan, agama, adat, budaya, dan lain-lain. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam segenap bidang kehidupan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Manusia diberlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya, hak, dan kewajiban asasinya. Adapun nilai keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban, dan ketaatan karena setiap makhluk melaksanakan peran dan fungsinya secara tepat dan proporsional sehingga timbul suasana harmonis, tenteram, dan damai. Ibarat suatu orkestra, setiap pemain berpegang pada partitur yang tersedia, dan setiap pemain instrumen melaksanakan secara taat dan tepat sehingga terasa suasana nikmat dan damai.

Berikut contoh nilai kemanusiaan, keberadaban, kesetaraan, dan keselarasan.

1) Mengakui persamaan derajat antara sesama manusia.

2) Senang melakukan kegiatan yang sifatnya kemanusiaan.

3) Memiliki sikap dan perilaku berani dalam membela kebenaran dan keadilan.

4) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

5) Menghormati orang lain.

6) Tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain.

Baca juga : Dinamika Perwujudan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa bagian 1

c. Nilai persatuan dan kesatuan

Nilai persatuan dan kesatuan adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat majemuk bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam komponen, namun mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Setiap komponen dihormati dan menjadi bagian integral dalam satu sistem kesatuan negara-bangsa Indonesia. Nilai “Persatuan Indonesia" mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Persatuan Indonesia" juga mengakui dan menghargai dengan sepenuh hati akan keanekaragaman di Indonesia sehingga perbedaan bukanlah sebab dari perselisihan, tetapi akan dapat menciptakan kebersamaan. Kesadaran ini tercipta dengan baik jika kita sungguh-sungguh menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh nilai persatuan dan kesatuan sebagai berikut.

1) Cinta tanah air dan bangsa.

2) Memiliki sikap yang rela berkorban demi tanah air. 

3) Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

4) Persatuan dengan berdasar Bhinneka Tunggal Ika.

5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

d. Nilai kerakyatan, kebijaksanaan, dan mufakat

Sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan" mengandung makna nilai kerakyatan, kebijaksanaan, dan mufakat. Nilai kerakyatan mengandung makna bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mufakat adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah. Keputusan sebagai hasil mufakat secara musyawarah harus dipegang teguh dan wajib dipatuhi dalam kehidupan bersama. Adapun kebijaksanaan adalah sikap yang menggambarkan hasil olah pikir dan olah rasa yang bersumber dari hati nurani dan bersendi pada kebenaran, keadilan, dan keutamaan. Bagi bangsa Indonesia hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan dari nilai tersebut, tampak jelas bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi yang mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Berikut contoh nilai kerakyatan, kebijaksanaan, dan mufakat.

1) ikut serta dalam pemilu.

2) Menjalankan musyawarah mufakat.

3) Mendahulukan kepentingan umum.

4) Mengembangkan sikap hidup yang demokratis.

5) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

e. Nilai keadilan dan kesejahteraan

Sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan dan kesejahteraan. Nilai keadilan adalah suatu kondisi yang mampu menempatkan makhluk dengan segala permasalahannya sesuai dengan hak dan kewajiban serta harkat dan martabatnya secara proporsional diselaraskan dengan peran fungsi dan kedudukannya. Adapun kesejahteraan adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahir maupun batiniah sehingga terwujud rasa puas diri, tenteram, damai, dan bahagia. Kondisi ini hanya akan dapat dicapai dengan kerja keras, jujur, dan bertanggung jawab. Nilai keadilan dan kesejahteraan menjadi dasar sekaligus tujuan yang diharapkan dari seluruh bangsa Indonesia. Negara Indonesia yang diharapkan adalah negara yang adil dan makmur. Berikut contoh nilai keadilan dan kesejahteraan.

1) Memiliki perilaku yang suka bekerja keras.

2) Berperilaku adil terhadap sesama.

3) Hidup sederhana.

4) Mengembangkan budaya menabung.

5) Memiliki sikap menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

6) Tidak memeras orang lain.

7) Suka membantu orang lain.

Uwais Nur Alifaturachman

follow IG : unaa_lif