Dinamika Perwujudan Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa Bagian 1

Penerapan Pancasila dari Masa Ke Masa

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa merupakan hasil kesepakatan para founding fathers yang menghendaki Pancasila dijadikan dasar pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Namun, dalam perkembangannya banyak penerapan Pancasila yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Perkembangan penerapan Pancasila dibedakan menjadi beberapa periode sebagai berikut.

Daftar Isi

1. Periode Orde Lama
2. Periode Orde Baru
3. Penerapan Pancasila pada Masa Reformasi

1. Periode Orde Lama

Masa Orde Lama adalah masa kekuasaan Presiden Soekarno. Pancasila pada masa ini mengalami ideologisasi. Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno, pada masa itu menyampaikan ideologi Pancasila berangkat dari mitologi atau mitos, yang belum jelas bahwa Pancasila dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan, tetapi Presiden Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia.

Ir. Soekarno di dalam menerapkan Pancasila tidak berjalan dengan mudah, banyak tantangan yang dihadapi, yaitu muncul dari kelompok nasionalis-religius yang belum menerima Pancasila. Mereka masih menginginkan sila pertama dari Pancasila adalah "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Dan yang paling besar menolak Pancasila adalah Kahar Muzakar, yang selanjutnya membentuk DI/TII sebagai perlawanan terhadap pemerintah dan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam.

Selain itu, kelompok nasionalis-komunis atau PKI, yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara komunis. PKI menganggap Tuhan tidak ada, sedangkan negara Indonesia mengakui keberagaman agama yang ada di Indonesia. Ini berarti negara Indonesia percaya adanya Tuhan. Di dalam perkembangannya, Presiden Soekarno menyampaikan sebuah konsep politik integrasi antara tiga paham dominan saat itu, yaitu nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom) yang kemunculannya lebih sering dibandingkan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.

Penyelewengan yang lain adalah Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin, yaitu kekuasaan pemerintahan ada di tangan Soekarno. Padahal demokrasi yang benar adalah demokrasi yang dipegang dan dikendalikan oleh rakyat bukan oleh penguasa. Sistem demokrasi terpimpin secara prinsip bertolak belakang dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Soekarno mengeluarkan pernyataan bahwa Presiden menjabat seumur hidup. Ini berarti negara Indonesia akan menjadi negara otoriter.

2. Periode Orde Baru

Masa Orde Baru adalah masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila melalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai indoktrinasi, yaitu alat untuk melanggengkan kekuasaannya.

Cara-cara yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila, yaitu melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah dan seminar, asas tunggal artinya Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi tetapi harus berasaskan Pancasila versi Orde Baru, dan stabilisasi, yaitu Soeharto melarang adanya kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah. Orde Baru beranggapan bahwa kritik terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negara. Dalam menstabilkannya, Soeharto menggunakan kekuatan militer sehingga tidak ada yang berani untuk mengkritik pemerintah sehingga muncul penentang-penentang terhadap Pancasila, yaitu mereka yang lebih ke gerakan bawah tanah. Penentangnya hampir sama dengan penentang di masa Orde Lama, salah satunya adalah kelompok komunis.

Presiden Soeharto dalam menjalankan Pancasila melakukan beberapa penyelewengan, yaitu menerapkan demokrasi sentralistik adalah demokrasi yang berpusat di tangan pemerintah. Selain itu, Soeharto memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuan Soeharto. Soeharto melemahkan aspekaspek demokrasi terutama pers karena dapat membahayakan kekuasaan Soeharto maka Soeharto saat itu membentuk Departemen Penerangan atau lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak menjatuhkan pemerintah. Penyelewengan yang lain adalah Soeharto melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi akibatnya terjadi krisis moneter pada tahun 1998.

Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara.

3. Penerapan Pancasila pada Masa Reformasi

Pada masa Reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, tetapi lebih pada kondisi kehidupan masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi pada masa Reformasi sebagai berikut.

a. Adanya kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, namun di sisi lain berdampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Banyak hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika yang dapat memicu terjadinya perpecahan, dan sebagainya.

b. Tantangan lainnya adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga yang ditandai dengan adanya tawuran pelajar, tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan, dan sebagainya.

c. Bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar serta berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini sedang terus dalam gerak mencari tata hubungan baru, baik di lapangan politik, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Dengan demikian, kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Penerapan Pancasila cenderung ke liberal (ideologi liberal).

d. Penerapan sila keempat tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat tetapi lebih mengutamakan voting (suara terbanyak).

Salah satu kejadian yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah tawuran pelajar, Tawuran pelajar ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

a. Pola asuh yang kurang tepat dalam keluarga merupakan salah satu faktor, karena baik buruknya sebuah keluarga akan memengaruhi perkembangan anak. Misalnya, orang tua yang otoriter dalam pengasuhan akan dipenuhi tindakan kekerasan terhadap anak.

b. Kualitas pengajaran yang tidak begitu memadai dan kurang menunjang proses belajar.

c. Faktor lingkungan yang memiliki pengaruh buruk. Misalnya, lingkungan yang penuh dengan kekerasan, adanya kelompok geng yang memiliki perilaku tidak baik, serta munculnya perbedaan persepsi yang akan mengakibatkan konflik di antara anggota masyarakat.

Lanjut ke Bagian 2